Tragedi Sosial di Kawasan Bandung Utara

khoiril anwarOleh KHOIRIL ANWAR. Pegiat Odesa-Indonesia. Mahasiswa Pasca Sarjana Kebijakan Publik Universitas Pasundan Bandung

HARIAN umum Galamedia pada edisi Jumat, 30 Desember 2016, menurunkan laporan tentang potret buram pendidikan di Kecamatan Cimenyan., Kabupaten Bandung. Laporan berjudul “Terpaksa Putus Sekolah” itu mengungkapkan bagaimana sulitnya anak-anak di Kecamatan tersebut mendapatkan haknya di bidang pendidikan.

Apa yang kita bayangkan dengan kondisi masyarakat zaman sekarang yang didominasi oleh warga negara lulusan SD? sedikit yang lulus SMP? makin sedikit yang lulus SMA dan hanya segelintir generasi yang masuk di perguruan tinggi?




Sarjana S1 saja untuk mendapatkan pekerjaan saat ini begitu sulit. Penyerapan tenaga kerja yang sedikit akibat tidak nyambungnya antara lulusan dan lapangan pekerjaan membuat banyak sarjana menganggur. Lulusan SMA hanya bisa menjadi buruh rendahan di pabrik-pabrik. Lalu bagaimana mereka anak-anak desa yang hanya mampu mengenyam pendidikan SMP, SD dan sebagian lagi justru tidak lulus SD?

Ini adalah fakta yang terjadi. Miris kemudian kenyataan itu terjadi di kawasan Bandung Utara, dari Kecamatan Cikalong Wetan, Lembang, Parongpong, Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, hingga kawasan-kawasan Bandung selatan seperti Pangalengan.

Khusus di Cimenyan yang menjadi bagian kegiatan pendampingan Odesa-Indonesia, kami menyaksikan begitu banyak ketimpangan terjadi; tidak lazim karena kehidupan warga itu hanya berjarak radius 4-14 kilometer dari kawasan Metropolitan Bandung yang semestinya dinamika kemajuan menyebar ke kawasan pinggiran kota lebih cepat dan merata; dekat dengan Gubernur yang memiliki banyak kewenangan dengan Peraturan-peraturan Daerah menyangkut Kawasan Bandung Utara. Cukup pantas disebut ironi dan tragedi keterbelakangan itu terjadi di zaman sekarang, masih banyak anak tidak lulus SD, kebanyakan lulus SD, semakin sedikit yang lulus SMP, dan amat jarang yang bersekolah SMA.

Hidup dari struktur keluarga buruh tani yang dulu orang tuanya menjual tanah kepada orang-orang kota, menjadi kuli di tanah sendiri. Keinginan sekolah lebih tinggi terhambat oleh struktur sosial yang sangat tidak adil, seperti jalanan rusak tanpa perhatian pemerintah dalam waktu puluhan tahun. Dua periode Bupati Kabupaten Bandung Dadang Nasir dan Bupati Kabupaten Bandung Barat Abu bakar tidak banyak mengubah keadaan kehidupan kaum tani. Aparat-aparat desa lebih sibuk urusan jual-beli tanah dan mengurus hubungan mesra dengan politisi yang kedatangannya hanya untuk urusan mencari atau merawat dukungan suara pemilu dan pilkada.

Tak berhenti di situ. Banyak rumah reyot sebagai tanda kemiskinan. Kartu-kartu jaminan sosial dari negara bertebaran dengan acuan kemiskinan. Tetapi saat diberitakan ada warga miskin para aparatnya membantah. Program rutilahu yang lambat berbelit dan sering dipotong oleh politisi atau aparat sudah bukan berita lagi.

Kecamatan Cimenyan misalnya memang punya mobil ambulan untuk mengurus warganya yang sakit, tetapi pada praktik di lapangan lebih banyak warga yang tidak tahu bagaimana harus memanfaatkan mobil tersebut. RT/RWnya pun tidak pernah diberikan semacam informasi publik yang jelas melalui brosur sampai ke kampung-kampung. Anggaran iklan politisi lebih penting daripada anggaran brosur sosialisasi. Akibatnya, banyak orang sakit sekalipun mendapatkan jaminan biaya gratis tetap saja terlunta-lunta karena tidak punya kemampuan membiayai biaya transportasi dan biaya operasional mengurus keluarganya di rumah sakit selama berhari-hari.

Bupati Dadang Nasir, boleh bilang sekolah SMP sudah digratiskan. Tetapi dengan tidak jelinya melihat kenyataan di lapangan membuat diri sang Bupati tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di akar rumput. Dadang Nasir tidak tahu bahwa persoalan sekolah bukan biaya sekolahnya lagi, melainkan biaya transportasi sehari-hari yang mencekik ekonomi buruh tani. Tidak ada pula pendirian sekolah kejuruan pertanian di kampung-kampung pertanian itu membuat saya tidak ragu bahwa kepala daerah ini memang tidak memiliki visi yang membumi untuk mengatasi persoalan di akar rumput.

Masalah kita memang bukan buta huruf lagi. Itu bisa kita abaikan. Kemiskinan juga bukan berarti kelaparan. Tetapi ketidakcukupan sandang, pangan, papan dan model ekonomi mengakibatkan kebodohan dan penindasan merajalela. Kebodohan bukan lagi soal identitas seperti kita merujuk pada pengertian bodoh sebagai identitas yang hina, melainkan kebodohan atas ketidakpahaman terhadap perkembangan zaman sehingga hidup warga negara tidak sanggup berkreativitas dalam urusan ekonomi, sosial, dan budaya.

Akibat dari kebodohan itu muncul banyak ketakutan. Mau usaha baru takut gagal. Ingin kreatif tetapi tidak punya akses modal. Pinjaman untuk pertanian tidak pernah laras dengan ekonomi kaum tani sehingga para petani lebih memilih meminjam modal kepada pedagang dengan yang memberatkan pengembalian pada musim panen. Artinya, sekalipun petani mampu berproduksi dengan hasil pertanian yang baik ternyata tetap tidak punya pilihan menjual akibat terjerat oleh sistem pasar yang reteniristis.

Di luar urusan ekonomi individu, manusia tertindas tidak memiliki kemerdekaann menyampaikan pendapat. Jalan rusak hanya bisa memandang dan gerundelan. Tidak tahu siapa yang patut disalahkan kemudian harus dikritik. Ketua RT/RW yang kebanyakan rendah pengalaman organisasi dan rendah pendidikannya tidak punya pengetahuan berkomunikasi secara strategis guna menyampaikan persoalan-persoalan warganya.




Pada akhirnya yang bisa dilakukan hanyalah menghiba, mengharap kepada kepala desa agar kampungnya diperbaiki. Kepada para politisi seharusnya menyampaikan aspirasi dan menagih janji, namun karena kebodohannya terpaksa harus menghiba meminta bantuan.

Tragis kemudian politisi justru memanfaatkan kebodohan warganya itu guna kepentingan suara karena hubungan yang dipakai adalah “memberi bantuan.” Efek logikanya kemudian yang terbangun adalah, membantu itu baik dan yang menerima bantuan harus menghormati, kalau perlu mengekor sampai ke ujung jurang kejahatan sekalipun dengan kongkalingkong pemotongan anggaran yang disepakati.

Inilah fakta di lapangan di Kawasan Bandung Utara dan juga kawasan Bandung selatan yang terjadi di penghujung 2016 ini. Inilah saatnya sesegera mungkin Bupati dan juga Gubernur harus mengingat kembali janji-janji politiknya. Berbenah lebih baik ketimbang membantah.-[ Sumber. Opini Galamedia, 10 Januari 2017].

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Radikalis Cimenyan – ODESA INDONESIA
  2. Kawasan Bandung Utara bisa dijadikan Laboratorium Sosial – ODESA INDONESIA

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*