Oleh FAIZ MANSHUR. Ketua Yayasan Odesa-Indonesia.
(Naskah ini dimuat di HU Pikiran Rakyat, 19 November 2018. Peringatan “World Toilet Day” 19 November)
Mungkin di antara kita jarang yang tertarik dengan Peringatan “World Toilet Day” (Hari Toilet Sedunia) pada 19 November ini. Itu tidak jadi soal, tapi izinkan melalui tulisan ini, kita, terutama para pelaksana kebijakan negara, khususnya para kepala daerah dan dinas-dinas di Jawa Barat agar sedikit meluangkan waktu memperhatikan masalah Toilet karena ini menyangkut urusan sanitasi. Dan sanitasi yang buruk itu bisa menimbulkan tragedi sosial kemanusiaan.
Apalagi di Jawa Barat ini, di sana sini masalah air merupakan problem keseharian. Bahkan untuk urusan toilet pun Kota Bandung yang rajin menghias taman selama kurun 5 tahun belakangan ini ternyata 51,14 persen (BPS 2017) masih (menyalurkan) Buang Air Besar (BAB) sembarangan, terutama ke kali.
Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 19 November ini kita diajak memperhatikan masalah toilet dengan mengingatkan kita kepada alam yang telah memberikan kesempatan kita hidup tetapi manakala kita tidak bisa mengelola, bahkan sekadar kotoran tubuh, kita mendapatkan tragedi besar-besaran karena banyaknya penyakit dan kematian yang menimpa anak-anak disebabkan oleh masalah sanitasi, perilaku hidup terkait dengan air dan itu terhubung dengan urusan toilet.
Manusia dan Air
Bahkan sebelum anak manusia berpijak pada tanah, air telah dibutuhkan. Terutama Ibu, ia akan selalu cemas manakala air tidak tercukupi, dan suami yang telah menyalurkan air mani-nya hingga menjadi bayi, harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang hamil lalu menyusui. Kisah kenabian Ibrahim juga tak lepas dari urusan air yang dibutuhkan sang Istri, Hajar. Begitu juga pada kisah penting kenabian Musa yang fenomenal, perburuan air mewarnai eksodus dari Mesir ke Kanaan (Israel).
“Hikayat” spesies di bumi adalah kisah tentang tanah dan air. Keduanya adalah pilar hidup paling mendasar. Sedangkan rumah adalah sarana aktualisasi keseharian yang tak akan bernilai manakala air tidak tersedia. Semakin tinggi kualitas hidup yang dibutuhkan manusia, kita makin selektif memilah beragam air. Dan celakanya, semakin modern, masalah air ini semakin problem. Banyak pemukiman berperan mengurangi pasokan air kemudian juga memberi dampak perusakan lingkungan karena sampah di pemukiman yang tak terurus sering dibuang ke kali. Dan industri berperan merusak lebih besar.
Tak kurang-kurangnya setiap tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui organisasi World Health Organization (WHO) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) memberikan data tentang korban-korban akibat sanitasi buruk terutama pada keluarga perdesaan dan warga pemukiman padat. Sanitasi yang buruk lebih berbahaya ketimbang bencana alam karena bisa menyerang kapan saja, menimbulkan pesakitan hingga kematian. Dan itu artinya pemborosan biaya sekaligus membuang-buang energi hidup yang semestinya untuk produktivitas. Dampak terbesarnya adalah diare. Kemudian disusul cacingan, scabies, trachoma. Efek berantainya bisa berupa hepatitis A, hepatitis E, hingga malnutrisi.
Sanitasi sebagai laku hidup berbudaya bersih akan mudah terwujud jika infrastruktur air bersih itu terpenuhi, barulah kemudian kita bicara soal perilaku manusianya. Sayangnya pemerintahan kita gemar membangun infrastruktur besar seperti jalan manusia, tetapi abai terhadap infrastruktur air. Cobalah lihat di perkotaan, seperti Bandung misalnya. Di kawasan-kawasan pemukiman padat seperi Cibangkong dan Cicadas, pemenuhan air sangat lemah menopang kehidupan jutaan warga, sementara air kali justru dikotori dengan sampah dan kotoran manusia.
Sedangkan di desa-desa, seperti pada jarak dekat dari Kota Bandung, di kampung-kampung kecamatan Cimenyan, kita menyaksikan alam yang subur dan sumber air begitu menawan, tetapi ada pula kenyataan buruk banyak orang yang tinggal di lereng-lereng bukit itu kesulitan air bersih selama puluhan tahun. Mereka kekurangan air bersih karena pada masa 20 tahun silam bukan merupakan problem karena keadaan alam masih berbaik pada mereka. Pada 20 tahun silam, jumlah penduduk belum padat, dan banyak sumber air gratisan yang bisa didapat. Ketika pertanian mengarah kepada sayuran dan villa-villa dibangun, pohon-pohon berkurang. Di situlah sumber malapetaka muncul. Semakin modern, semakin buruk ketersediaan air bersih kita.
Kebijakan publik
Masalah air adalah urusan publik. Ia menyangkut hak dasar hidup setiap individu. Sejak hidup model komune primitif, kepala suku pun akan bertanggungjawab pada masalah ini. Mau berburu, mengalirkan, membagi dan menampungnya, merupakan tugas kolektif.
Negara-bangsa dengan konsep demokrasi tujuannya untuk kesejahetaraan ini. Sebab tanpa kemampuan menyejahterakan kebutuhan air pada warganya, niscaya apapun yang dilakukan akan menyulitkan perbaikan kita. Sebaliknya jika kita bisa memenuhi air bersih untuk setiap keluarga secara maksimal, mereka akan lebih sejahtera, bahkan pada mereka masih menyandang status keluarga miskin. Sementara pada keluarga yang tidak miskin tetapi kesehariannya mengalami kekurangan air dan tidak memiliki “institusi” air, status kesejahteraan mereka dipastikan rendah, bahkan bisa mudah jatuh miskin. Banyak orang sejahtera mendadak miskin gara-gara kekurangan air. Dan banyak orang miskin yang semakin miskin karena waktu dan biayanya habis untuk meributkan air, terutama di musim kemarau yang menyita antara 7 hingga 8 bulan.
Masalah air, terhubung dengan sanitasi; perilaku kita pada air mencerminkan keadaban hidup kita sebagai manusia. Itulah mengapa urusan WC adalah urusan peradaban karena itu menyangkut kebijakan publik pemerintah, menyangkut urusan para politisi kita. Buruknya sanitasi, merupakan cermin buruknya peradaban kita, artinya buruk politik kita. Sanitasi yang buruk akan memperburuk anak-anak, memperburuk kehidupan rumah tangga, menyiksa kaum hawa, dan menyulitkan orang untuk menjalankan ibadah.
Mengapa politik kita tidak serius berbicara air? Tentang infrastruktur WC untuk keluarga papa di desa-desa dan pemukiman kumuh? Mengapa? []
