JAKARTA (netralitas.com) – Angka kemiskinan negara Indonesia terbanyak berada di kawasan perdesaan. Selain angkanya yang tinggi, kemikisnan di desa paling susah berubah. Perhatian negara sangat lemah pada urusan desa membuat banyak warga miskin belum merasakan manfaat sebagai warga negara.
hal itu, Organisasi Odesa-Indonesia secara khusus menawarkan terobosan kegiatan dengan aksi-aksi publik. Agung Prihadi, Sekretaris Odesa-Indonesia mengatakan, relawan Odesa Indonesia rajin turun ke lapangan, mencatat persoalan-persoalan warga miskin di perdesaan, mempublikasikan secara rutin di laman https://odesa.id agar terjadi perubahan sosial yang lebih cepat.
“Di Cimenyan tempat kami bergiat, pada setiap kami beraktivitas, orang miskin yang mendiami kampung-kampung jumlahnya mayoritas. Kami punya bukti misalnya, pada 20 Kampung, 60 persen adalah orang miskin dengan pendapatan kisaran 500-700 ribu setiap keluarga dengan anggota keluarga antara 3-4 orang. Ini masalah kemanusiaan dan problem kita bernegara,” kata Alumni Teknik Geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB) ini kepada netralitas.com, Kamis (6/4).
Sejak Juni 2016 Organisasi Odesa mulai mengadakan kegiatan ke lapangan di Kawasan Bandung Utara, khususnya di Kecamatan Cimenyan dan sebagian menyentuh Kecamatan Cilengkrang. Kedua Kecamatan ini termasuk Kabupaten Bandung. Menurut Agung, keadaan kampung-kampung miskin tersebut sangat memprihatinkan, mayoritas warga buruh-tani yang tidak jelas rutinitas pekerjaannya. Banyak rumah warga yang tidak sesuai standar kesehatan, tidak memiliki sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) dan kondisi gizi keluarga kurang terpenuhi.
“Kalau berada di pedalaman luar Jawa mungkin masih dimaklumi karena jangkauan pemerintahan yang lemah. Tapi ini jarak dari Kantor Gubernur hanya sekitar 15 kilometer,” ungkapnya.
Gerakan Odesa Indonesia menurut Agung akan terus menyuarakan problem ketidakadilan ini melalui situs https://odesa.id yang ia kelola. Di dalamnya mempublikasikan persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan warga Desa dengan tujuan agar kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah RI tidak mendiamkan persoalan ini berlangsung turun-temurun sehingga warga di Kawasan Bandung Utara (KBU) terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara.
“Tapi negara selalu lambat. Karena itu kegiatan kami juga mengombinasikan gerakan sosial, mengabarkan persoalan warga yang terbenam dalam hiruk pikuk gosip media agar mendapatkan perhatian masyarakat untuk solidaritas sosial,” terangnya.
Agar publikasi meluas, Tim Redaksi Situs https://odesa.id mengizinkan materi-materi pada situs https://odesa.id tersebut digandakan oleh media lain agar publikasi lebih meluas. “Sertakan saja sumbernya dan terapkan kode etik jurnalistik,” ujarnya.
