Oleh FAIZ MANSHUR. Ketua Yayasan Odesa Indonesia
15 DESEMBER 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah menetapkan pasangan Dadang Supriyatna-Sahrul Gunawan sebagai Bupati Bandung periode 2021-2026.
Bupati Bandung terpilih ini punya program dan janji politik yang penting untuk dikawal karena kami sadar bahwa dalam menjalankan demokratisasi bukan sekadar memilih, tetapi juga harus berpartisipasi dengan menagih. Yayasan Odesa Indonesia berada di dalam ruang lingkup politik Kabupaten Bandung.
Lahirnya Yayasan ini juga karena keprihatinan terhadap masalah demokratisasi politik yang belum banyak menjawab problem ekonomi, sosial, pendidikan dan ekologi. Karena itu penting kiranya kami di kepengurusan untuk selalu mengingkatkan agar pemerintah menjalankan politik berkebaikan dan menghindari laku politik yang buruk.
Yang pertama kita soroti masalah niat. Niat menjadi bupati tentu ingin memajukan, memperbaiki dan mensejahterakan daerahnya. Jika niatnya adalah memperbaiki maka ia harus bisa memastikan “apa saja yang buruk”. Jika niatnya adalah memajukan maka ia harus paham “siapa yang terbelakang”. Jika ingin mensejahterakan rakyat maka dia harus tahu “siapa saja yang masih hidup sengsara”. Selain itu, kebutuhan untuk memperbaiki model pemimpin sebelumnya juga penting. Pemimpin, apalagi pemimpin rakyat yang dipilih dan kebutuhan hidupnya dijamin oleh uang rakyat, mesti memegang teguh prinsip ini.
Apa yang harus diprioritaskan di Kab.Bandung?
Inilah yang penting dibicarakan. Sekalipun Dadang Supriyatna-Sahrul Gunawan sudah memiliki rangkaian visi, misi dan program tetapi tidak semuanya memperlihatkan arah konkret kebijakan sehingga perlu diperbaiki dan disinkronkan terlebih dulu dalam Rencana Pembangunan bersama dinas-dinas yang akan mengawal pelaksanaan program.
Adapun program yang telah menjadi janji politik juga mesti dipenuhi. Bahkan beberapa janji politik yang sifatnya minimalis menurut saya harus segera diperbaiki dengan memaksimalkan target agar kemajuan terutama dalam masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penyelamatan lingkungan lebih massif dampaknya.
ARAHKAM EMPATI PADA KAUM MISKIN
Kita bisa melihat alur keadaan kemiskinan selama beberapa tahun dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Di Kab.Bandung tahun 2014 lalu ada 266,76 ribu orang miskin. Tahun 2015 kemiskinan meningkat 14.280 orang (menjadi 281,04 ribu). Tahun 2016 hanya turun 8.390 ribu (272.650). Tahun 2017 hanya turun 4.630 (268.020). Tahun 2018 hanya turun 21.890 (246.130). Pada tahun 2019 hanya turun 23.109 (223.210).
Tampak jelas angka-angka perubahannya tidak signifikan. Kita juga bisa melihat dari data “jenis lain” dari Susenas 2019, bahwa rata-rata pengeluaran setiap bulan per-kapita penduduk tahun 2019 hanya Rp 345.177. Untuk ukuran rata-rata Jawa Barat Rp 386.198. Adapun kemampuan pengeluaran penduduk Kab.Bandung hanya Rp 10.502 per-hari. Sementara di daerah sebelahnya, warga di Kota Bandung rata-rata kemampuannya jauh lebih tinggi, Rp 17.254.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) di Kab.Bandung sepanjang 10 tahun terakhir juga memperlihatkan gerak vakum. Hal ini menunjukkan lemahnya peran pembangunan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Pada tahun 2014 terdapat gap 0,82, pada tahun 2015, 1,52 tahun 2016 1,00, tahun 2017 1,12, tahun 2018 0,87, tahun 2019 1,04. Lalu pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kab.Bandung pada tahun 2014 0,12 tahun 2015 0,43 tahun 2016 0,18 tahun 2017 0,26 tahun 2018 0,20 tahun 2019 0,28.
Fakta ketimpangan juga didukung oleh akumulasi keadaan ekonomi masyarakat lapisan masyarakat bawah yang jumlahnya mencapai 40% dengan kemampuan konsumsi bulanan Rp 520.978, dan 40% menengahnya Rp 2.401.339. Hanya 20% rumah tangga berada di atas kemampuan Rp 2,4 juta. Ini artinya teramat banyak keadaan ekonomi yang lemah dalam situasi normal. Semakin problematis karena saat ini kita menghadapi keadaan krisis akibat Pandemi Covid-19.
PERHATIAN PADA KESEJAHTERAAN
Mengapa kemiskinan di Kab.Bandung tak memperlihatkan perbaikan yang progresif?
Karena selama puluhan tahun sejak lahirnya Kabupaten Bandung 20 tahun lalu, model pembangunan tidak untuk menjawab akar persoalan dari kebutuhan hidup golongan miskin itu sendiri. Sebagai contoh terdapat 40,92% dari jumlah rumah tangga miskin itu sampai sekarang tidak terpenuhi akses air yang layak. Bahkan ada data juga dari 27% rumah tangga miskin itu pembuangan air tinjanya masih masuk kategori Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Belum lagi kalau kita bicara keadaan kemiskinan dari penghuni Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang mudah ditemui di Kab.Bandung
Kemudian di tengah masalah stunting yang tinggi mencapai 35% (masih di atas rata-rata problem Jawa Barat), Kab.Bandung tidak kunjung menemukan solusi progresif. Ironisnya, perkembangan Posyandu juga lambat. Dari tahun 2012 berjumlah 4.081, pada tahun 2013 tidak meningkat. Baru pada Tahun 2016 meningkat 208 buah (menjadi 4.289). Tahun 2017 mengalami penurunan 21 menjadi 4.268. Di tahun 2018 tidak mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 hanya bertambah 26, menjadi 4.294. Demikian juga pada pembangunan infrastruktur puskesmas. Sejak tahun 2012, Data BPS menyebutkan, jumlah puskesmas tetap 62 buah. Idealnya Kabupaten Bandung memiliki 110 puskesmas.
PRIORITAS PENDIDIKAN
Dalam mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan solusi terbaiknya adalah pendidikan. Masalahnya, penambahan sekolah formal SMP Negeri lambat. Akibatnya, jumlah anak sekolah SMP sangat timpang jumlahnya dengan siswa SD. Di tahun 2019, jumlah SD Negeri 1.313, sementara jumlah sekolah SMP Negeri jauh dari jumlah SD negeri, yaitu 81. Beruntung banyak sekolah swasta, tetapi itu tetap tidak menjawab problem pendidikan di kalangan anak petani miskin.
Pada sekolah Negeri SMU sederajat, Kab.Bandung hanya memiliki jumlah sekolah 32 sekolah menengah negeri. Inilah yang menjelaskan mengapa kemudian dampak pembangunan Sumber Daya Manusia di Kab.Bandung rendah. Tahun 2018 di angka 8,58 tahun, hanya meningkat sedikit di tahun 2019 menjadi 8,79 tahun. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,41 juga tergolong rendah untuk ukuran daerah yang bersebelahan di zona Metropolitan dan pusat kekuasaan Gubernur.
BPS pada tahun 2020 mencatat, pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab.Bandung di tahun 2018 hanya mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar 0,13 poin. Rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat 0,07 poin. Sekalipun meningkat tetapi tidak mencapai target dasar Sembilan tahun. Partisipasi sekolah yang digambarkan dari nilai APK, APS dan APM di tahun 2018 masih tetap didominasi oleh tingkat SD (usia 7-12 tahun) dan paling rendah di SMA (usia 16-18 tahun). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kab.Bandung masih didominasi oleh pendidikan SD. Harapan Lama sekolah masih berada dalam angka rendah, yakni 12,68.
JANGAN KESAMPINGKAN EKOLOGI
Selain problem kemiskinan dan Sumber Daya Manusia, bupati baru nanti juga punya tanggungjawab besar pada masalah lingkungan karena sepanjang 10 tahun terakhir pemerintah Kab.Bandung tidak memiliki tindakan dalam menjawab tata ruang dan pertanian. Kerusakan lingkungan ini juga memberi dampak negatif karena muncul biaya negara dan biaya sosial yang tinggi, juga mempersulit perkembangan ekonomi masyarakat.
Pada tata ruang terutama di Kawasan Bandung Utara terjadi tanpa kendali sehingga erosi merajalela menyebabkan banjir. Pada lahan pertanian, baik di Kawasan Utara, timur dan selatan,terjadi kerusakan parah karena Pemerintah Kab.Bandung tidak memiliki program pertanian ramah lingkungan yang keberlanjutan. Akibatnya petani miskin tak tertolong dan kerusakan lingkungan terus terjadi sampai hari ini.
Sedikit masukan juga bahwa dari Rangkaian Visi, Misi Program Bupati Baru ini mesti dibundel dalam bentuk yang lebih apik agar rangkaian programnya terintegrasi satu sama lain. Misalnya dalam masalah ekonomi kaum petani, harus sinkron pada usaha perbaikan lingkungan hidup. Sebab apa guna ekonomi membaik sementara lingkungan rusak. Intinya, penting setiap usaha penetapan program itu mengarah pada goal yang berkait dan berkelanjutan satu sama lain sehingga memunculkan kinerja yang efektif dan demikian prestasi bisa dicapai.
Ingat, jadi bupati jangan hanya mampu menjinakkan rival politik. Musuh terbesar kita adalah ketidakmampuan mengatasi persoalan nyata di masyarakat sehingga kita tidak punya prestasi. Jadikan demokrasi ini untuk meraih prestasi. Prestasi terbaik urusan publik adalah menjawab problem masyarakat lapisan bawah.
Sekian dulu. Lain waktu akan saya akan bicarakan soal Kabupaten Bandung terkait birokrasi, mobilisasi kelompok sipil, dan cara mengatasi problem keluarga pra-sejahtera.
Bencana Kemiskinan Struktural, Ada Jalan Mengubahnya
Budhiana Kartawijaya: Intelektual Perlu Terjun untuk Menjawab Problem Kemiskinan Budaya
