OLEH ENTON SUPRIYATNA SIND. Relawan Warga Pra-Sejahtera Yayasan Odesa-Indonesia
BOSAN dengan isu-isu kelas tinggi, yang muter-muter seputar kekuasaan. Kita kembali saja ke desa, ke persoalan yang lebih nyata. Dengan begitu banyaknya masalah di pelosok yang berkaitan dengan akses di bidang kesehatan, dibutuhkan kepala daerah yang mengenal warganya. Sekaligus ikhlas untuk menjadi pelayan mereka.
Letak geografis yang sulit dijangkau, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi yang minim, menjadi faktor yang menyempurnakan keterpurukan warga desa. Sejumlah kasus di lapangan menunjukkan, fasilitas untuk mempermudah urusan dalam soal kesehatan tidak otomatis memberi jalan keluar bagi mereka.
Semisal, mereka memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau kartu BPJS Kesehatan. Namun ternyata mereka tidak tahu cara menggunakannya. Atau, jika mereka menderita penyakit yang mengharuskannya berobat ke puskesmas, harus berpikir berkali-kali. Karena mereka mesti berhitung ongkos naik kendaraannya.
Maka kita mendapati kasus sejumlah warga yang kualitas indera penglihatannya terus menurun tanpa pengobatan. Sebagian lagi menderita katarak tanpa mampu untuk mengatasinya lewat tindakan operasi. Sebagian lagi tidak berkutik diserang penyakit gula atau stroke tanpa penanganan.
Program-program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, memang idealnya tidak berhenti pada penyuluhan kader di tingkat kecamatan atau desa. Karena para kader itu juga belum tentu memiliki kemampuan komunikasi yang baiik dengan warga desa.
Tenaga-tenaga kesehatan yang mumpuni hendaknya terjun langsung ke lapangan dan melihat kenyataan. Temuan-temuan itu menjadi catatan penting dan masuk dalam bagian kebijakan pemerintah setempat di bidang tersebut.
Apa yang sesungguhnyaa terjadi dengan pembangunan kesehatan kita, misalnya, bila puluhan tahun warga menggunakan sarana MCK yang ditutupi karung rombeng tanpa atap, pembuangan kotoran tanpa septic tank, air buangan tanpa saluran?
Sekali lagi, kita membutuhkan kepala daerah yang mengenal warganya. Termasuk kepala desa, pimpinan daerah yang berada di tingkat paling bawah.***
