OLEH FAIZ MANSHUR. Ketua Yayasan Odesa Indonesia Bandung
CURUG Batu templek merupakan salahsatu objek wisata yang cukup popular di Bandung.
Bekas galian batu alam ini masih menyisakan pesona alam yang elok rupawan. Letaknya di Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan, Kab.Bandung, berjarak sekitar 5 km dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung.
Naas, kebanyakan pengunjung banyak yang kecewa karena keadaannya belum terkelola secara baik. Jalanan belum layak untuk hilir mudik pengendara, semak belukar belum ditata, sampah aliran air tidak bersih secara stabil.
Setiapkali muncul niatan mengelola secara terorganisasi, tak pernah beranjak dari rencana. Mengapa? Karena yang dipahami oleh mereka, orang-orang kota, terutama para investor, membatasi pada target konvensional wisata sebagai tempat orang menyetor duit, bukan sebagai pelayanan terhadap masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup.
Orang-orang kota yang punya ide pengembangan wisata ini berulang kali gagal mengeksekusi tindakan karena hanya berpikir, seakan-akan mengelola Curug Batu Templek hanya cukup dengan menata bebatuan, membetoni jalan, mencetak karcis parkir, membuka warung, serta memasang baliho.
Padahal syarat sukses pengelolaan wisata yang baik, apalagi jika dikaitkan dengan keberlangsungan penghijauan, terdapat kebutuhan partisipasi warga .
Ada masalah relasional yang mendasar terkait dengan curug, sungai, tanah sekitar, jalan, parkir, perdagangan dan seterusnya.
Mengelola wisata itu baik. Tapi kebaikan untuk siapa? Banyak lahan wisata di Kawasan Bandung Utara yang berhasil menata alam secara bagus dan hanya dalam hitungan beberapa tahun menghasilkan laba finansial bagi pemilik dan pengelolanya.
Tapi bagaimana dengan kerusakan lingkungan sekitarnya? Bagaimana dengan nasib warga sekitarnya?
Apakah untung-ruginya hanya semata dilihat dari kacamata ekonomi tapi abai soal lingkungan?
Sudah berpikirkah seandainya wisata Batu Templek itu maju lalu setiap akhir pekan wisatawan memadati tetapi warganya hanya menjadi “agen” dari produk-produk perkotaan kelas kaki lima?
Apakah itu ukuran suksesnya? Bagaimana dengan potensi hasil pertanian di sekitarnya?
Soal sampah dan air
Sejauh ini belum ada gagasan yang serius menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bahkan contoh terkecil soal sampah yang harus beres sejak awal misalnya belum ada solusi.
Seandainya Curug itu dibangun megah dan elok sekalipun, pasti akan gagal jika sampah dari kawasan perbukitan di Cisanggarung-Cikawari belum dibereskan.
Apa penyebabnya? Sejauh ini orang yang melihat sampah bertebaran di Curug, terutama saat banjir musim hujan hanya melihat sisi kebiasaan buruk warga dalam membuang sampah.
Warga “atas” (baca perbukitan Cisanggarung hingga Cikawari) dianggap tidak peduli terhadap banjir.
Merespon hal ini, menarik dari pandangan Kang Ujang Rusmana, warga Cisanggarung yang sering mendapatkan suara-suara tak mengenakkan bagi kampungnya.
Ia bilang, “ya kalau orang atas (warga Cisanggarung hingga Cikawari) itu tidak mengerti urusan banjir. Mereka enggak takut banjir.
Mereka kesulitan membuang sampah karena tinggal di lereng. Untuk menyelamatkan limbah dari kampung ya dibuang ke kali. Kami menanti air dan tidak pernah cemas urusan banjir,” katanya berseloroh.
Ungkapan memang hanya gurauan, tetapi secara simbolik bisa ditafsirkan, untuk mengurus Curug Batu Templek mensyaratkan agar orang juga memahami sungai dan kehidupan warga desa sekitar.
Orang-orang diperbukitan selama ini justru merindukan air. Mereka hidup merana karena saluran air yang sulit.
Menetap puluhan tahun di lereng-lereng bukit sementara airnya dari dasar bukit. Untuk mengalirkan air ke atas bukit berketinggian 60 hingga 150 meter butuh biaya tinggi.
Pertanian mereka megap-megap karena kebutuhan dasar air tak terpenuhi. Membangun MCK mungkin mampu, tapi mengalirkan air dari sumbernya yang berjarak 1-2 km itu membutuhkan biaya tinggi.
Negara tidak pernah membantu menyediakan pasokan air bersih untuk memenuhi hajat hidup ribuan warga perbukitan Desa Cikadut dan Desa Mekarmanik.
Sementara warga yang tinggal di kawasan bawah perbukitan, hingga perkotaan Bandung, lebih terjamin pasokan airnya yang didapat dari kawasan perbukitan yang bermasalah itu.
Singkat kata, orang kota sekalipun jauh dari sumber air lebih makmur karena mendapatkan infrastruktur, sementara pemukiman warga di atas bukit tidak mendapatkan pemenuhan air melalui sarana infrastruktur yang mencukupi.
Orang desa di perbukitan itu memang dekat sumber air, tapi sumbernya telah dibeli orang kota, dialirkan (dijual) ke kota. Orang desa hanya bisa mengais air dari sumber-sumber kecil yang akan mengering saat musim kemarau tiba.
Solusi kewargaan
Melihat keadaan ini, jelas ada kebutuhan yang lebih serius untuk mengurus Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai hal yang utama, barulah kemudian kita berbicara mengurus Sumber Daya Alam (SDA).
Orang-orang desa penghuni bukit itu punya hak pemenuhan air bersih yang cukup untuk rumah tangganya, dan juga pemenuhan untuk aktivitas ekonomi di ladang-ladangnya.
Mereka ingin perubahan. Bisa bergotong royong. Namun kondisi alam yang berat, kemampuan gotong royong mereka tidak akan cukup untuk menaklukkan medan yang sulit.
Satu contoh, untuk membangun sebuah MCK di perbukitan itu membutuhkan biaya lebih tingggi 70% berbanding dengan pembangunan di kawasan Kota (katakanlah kecamatan Mandalajati-Pasir Impun Bawah).
Mengapa biaya mahal? Karena bahan bangunan dari kota mahal ongkos. Alokasi waktu pembangunan lebih lama karena medan lebih sulit.
Penjelasan di atas baru dalam satu aspek, yaitu sampah. Belum lagi saya dengar-dengar setiap kali event digelar selalu ada masalah dengan warga sekitar. Mengapa? Karena orang belum memahami ruang lingkup hubungan bermasyarakat di sekitarnya.
Seakan-akan kalau sudah menghubungi pemiliknya urusan selesai. Ini salah besar karena dalam domain kehidupan sosial perdesaan bukan semata relasi antara pemilik tanah/aset dengan pihak yang bekerjasama, melainkan berurusan dengan relasi “komunal” sehingga lebih membutuhkan musyawarah (baca pendekatan komunikasi khusus) ketimbang sekadar rapat perencanaan dan rapat evaluasi.
Orang-orang kota memang mahir menggarap event publik, menyiarkan kegiatan kepada publik, namun yang terlewat adalah belum tuntasnya memahami persoalan publik di sekitarnya.
Dan sampai saat ini kebijakan negara tidak mengerti kebutuhan publik di Cimenyan.[]
Baca Mengatasi Sampah Batu Templek
Baca Langkah Odesa Mengatasi Kemiskinan
