Liputan Harian Umum Galamedia pada Jumat, 30 Desember 2016 tentang kondisi pendidikan di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung sungguh penting dicermati. Ada tragedi pendidikan di kawasan yang hanya berjarak belasan KM dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat itu. Kemiskinan dan ketertinggalan yang begitu memilukan itu menjadi bukti ketidakhadiran negara. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tidak pernah punya perhatian serius dengan dua masa periode jabatannya. Sudah saatnya Pemerintah Pusat bertindak cepat.
JAM dinding menunjukkan pukul 08.30 WIB. Tapi tidak sepertia biasanya, pagi itu Cepi (14) -sebut saja demikian- warga Cikawari, Desa Mekarmanik, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, masih berleha-leha di kursi ruang tamu rumahnya. Dia tidak segera mandi pagi, merapikan buku dan bergegas ke sekolah. Padahal pada hari-hari sebelumnya, sekitar pukul 06.30 WIB Cepi sudah meninggalkan rumah menuju SMP PGRI yang ada di bilangan Sukamiskin yang berjarak lebih dari 6 km dari tempat tinggalnya.
Rupanya hari itu Cepi yang duduk di kelas dua membuat keputusan penting dalam hidupnya: berhenti bersekolah. Ketiadaan alat transportasi mengharuskannya memilih jalan paling pahit. “Kalau jalan kaki ke bawah situ, dengan jalan terjal tidak mungkin, capek dia. Maka tiap hari membonceng motor temannya. Ketika motor itu tidak ada, dia kesulitan. Mau langganan ojek mahal. Kita pernah punya sepeda motor, tapi tidak lama. Terbentur masalah ekonomi juga,” ujar sang ayah, Didi (39), menceritakan kejadian tiga tahun lalu itu.
Ternyata apa yang dilakukan Cepi diikuti adiknya, sebut saja Guna. Dia berhenti bersekolah begitu akan naik ke kelas dua di SMP yang sama dengan kakaknya. Lagi-lagi masalah transportasi menjadi alasan. Didi berharap, anak ketiganya yang kini duduk di taman kanak-kanak, dapat menghapus tradisi buruk kerluarganya. Minimal bisa menuntaskan pendidikan hingga SMA. “Kalau bisa sambil masantren,” ujar Didi kepada “GM” di rumahnya pekan lalu.
Hal yang sama juga terjadi pada Fitri (15) warga Pondok Buahbatu, Desa Mekarmanik, berjarak sekitar 3 km di utara Cikawari. Gadis remaja ini terpaksa harus puas dengan menyandang lulusan SD empat tahun lalu. Ayahnya yang sakit-sakitan tidak mungkin lagi membiayai kebutuhan pendidikannya. Sementara ibunya sudah meninggal dunia. Maka jalan pintas yang harus ditempuh Fitri adalah menikah muda. “Calonnya sudah ada. Mau bagaimana lagi. Orangtua tidak bisa membiayai,” tuturnya ketika ditemui pekan lalu.
Cepi, Guna dan Fitri, hanya beberapa contoh anak di Kecamatan Cimenyan yang nasibnya tidak beruntung dalam bidang pendidikan. Masih sangat banyak teman sebaya mereka yang bernasib sama. Usia pendidikan dasar yang harusnya mereka jalani, terhempas demikian menyakitkan. Akhirnya mereka menjadi remaja yang tidak produktif. Tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan dengan baik. Apalagi menekuni dunia pertanian, yang menjadi pekerjaan mayoritas warga Cimenyan. Mereka menjadi pengangguran lebih awal.
Cimenyan bukanlah tempat yang berada jauh seberang pulau. Secara geografis jaraknya hanya belasan kilometer dari metropolitan Bandung. Ketimpangan dalam bidang pendidikan sangat terlihat di kecamatan ini. Untuk meneropong lebih jauh kondisi di Kec. Cimenyan, keadaan Desa Cimenyan dan Desa Mekarmanik dapat menjadi sampel. Di kedua desa tersebut banyak remaja yang hanya lulus SD, kemudian mengerucut lagi untuk jebolan SMP, dan makin mengecil yang menuntaskan bangku SMA. Jangan tanya, tentang warga setempat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Masuklah lebih jauh ke kampung-kampung seperti Merak Dampit, Pasanggrahan, Buntis, Caringin Tilu, Cibanteng (Desa Cimenyan), Cikawari, Pondok Buahbatu, Parabonan, Singkur, Tareptep, Waas (Desa Mekarmanik). Akan dengan mudah menemukan kenyataan yang kurang lebih sama. Sebetulnya, selain di Mekarmanik dan Cimenyan, kondisi serupa juga bisa ditemukan di dua desa yang tidak terlalu jauh dari kawasan perkotaan seperti di Desa Cikadut dan Mekarsaluyu.
Jarak tempuh
Berdasarkan data yang dihimpun “GM” dari buku Kecamatan Cimenyan dalam Angka Tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kab. Bandung, terungkap, jumlah penduduk Kec. Cimenyan mencapai 115.476 jiwa. Sedangkan warga Desa Mekarmanik berjumlah 8.211 jiwa. Dari angka tersebut terdapat 1.944 orang berusia 0-14 tahun . Terdapat 299 anak yang belum/tidak pernah sekolah, 863 anak tidak tamat SD/ sederajat, dan 4.481 tamatan SD. Warga Mekarmanik yang mampu menamatkan studi di tingkat SMP hanya berjumlah 595 orang dan lulusan SLTA sebanyak 204 orang.
Sementara itu penduduk Desa Cimenyan lebih banyak lagi yakni 15.049 jiwa. Terdapat 4.351 penduduk yang berusia 0-14 tahun. Sebanyak 564 anak belum/tidak pernah bersekolah. Yang bisa bersekolah tetapi tidak tamat SD berjumlah 1.574 orang, dan tamatan SD mencapai 5.976 orang. Mereka yang bersekolah hingga SMP jumlahnya 2.130 orang dan tamatan SLTA hanya berjumlah 1.593 orang.
Tak jauh berbeda dengan dua desa tersebut, Desa Cikadut yang jaraknya hanya rentang 3-6 kilometer dari kawasan perkotaan Bandung tersebut memperlihatkan ketertinggalan yang tak kalah memprihatinkan. Di Desa itu terdapat 2.710 anak berusia 0-14 . Tahun 2015 ini data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Bandung menyebutkan, di Desa Cikadut terdapat 372 anak yang belum/tidak sekolah SD. Terdapat 1.158 anak yang tidak tamat SD, dan 3.587 anak menamatkan pendidikan SD. Sedangkan yang mampu menamatkan jenjang SLTP/sederajat berjumlah 1.393 orang dan tamatan SLTA hanya 1.395 orang.
Deretan angka yang menunjukkan dominannya tingkat kelulusan SD, mungkin saja dipandang sementara pihak sebagai sesuatu yang lumrah, ketika dikaitkan dengan kondisi yang kurang lebih sama di sejumlah kecamatan lainnya di Kab. Bandung. “Orang miskin atau yang tertinggal dalam bidang pendidikan, di mana-mana juga ada. Itu hal biasa, tidak usah dibesar-besarkan,” demikian kira-kira komentar yang sejumlah pejabat yang menganggap remeh persoalan tersebut. Namun kenyataan itu justru menunjukkan, dalam urusan pendidikan pemerintah belum begitu responsif.
Fakta menunjukkan, tidak ada sekolah berjarak tempuh ideal atau didukung sarana transportasi yang memudahkan akses ke lokasi belajar mengajar. Di Kecamatan Cimenyan memang sudah ada dua SMP negeri, walaupun salah satunya masih menumpang di bangunan SD. Tetapi jarak tempuhnya kelewat jauh bagi anak-anak desa, dan tidak ada angkutan umum yang mendukung. Sementara SMA negeri belum tersedia. Banyak anak desa harus menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk sampai ke sekolah.
Anak-anak Kampung Cikawari, Desa Mekarmanik, misalnya, harus menempuh jarak sekitar 3,5 km untuk sampai ke Madrasah Aliyah Al-Muchtar, sebuah sekolah swasta. Jika ingin ke sekolah lain, hanya ada satu pilihan yakni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum di Kompleks Taman Melati, Desa Cikadut, yang berjarak sekitar 4,7 km. Ini baru dari Cikawari. Anak-anak Kampung Parabonan harus menempuh jarak 6 km untuk sampai ke MA Al-Muchtar atau 7 km ke Madrasah Bustanul Ulum.
Demikian pula anak-anak SD harus berjalan kaki 3-4 kilometer dari tempat tinggalnya ke sekolah. Siswa SMP harus menempuh perjalanan lebih dari 4 km. Sementara itu sebagian orangtua yang punya kemampuan membeli motor, akhirnya membiarkan anak mereka menggunakan kendaraan. Meskipun anak-anak itu sebenarnya belum diperbolehkan berkendaraan menurut aturan. Jangan kaget jika melihat satu motor dinaiki 2-3 orang anak menyusuri jalanan naik turun dan terjal, yang membahayakan keselamatan mereka.
Beban ongkos
Di luar urusan jarak, terdapat pula fenomena hubungan pendidikan dan ekonomi. Di mata para orangtua yang kebanyakan buruh tani, penggarap lahan-lahan milik orang kota atau tanah hutan milik Negara, menyekolahkan anak merupakan beban tersendiri. Mereka menyadari itu sebagai sebuah kebutuhan penting, namun selalu bertabrakan dengan kenyataan susahnya memenuhi biaya pendukung untuk pendidikan.
Hasil perbincangan “GM” dengan puluhan warga desa di Kec. Cimenyan, mengungkapkan keluhan yangseragam bahwa sekolah adalah beban tambahan di samping kebutuhan sehari-hari. Mereka tahu sekolah tidak usah bayar alias gratis. Tapi pada kenyataannya mereja harus menyiapkan uang harian anak SMP Rp 20.000-30.000 per hari, dan uang anak SMA mencapai Rp 40.000-50.000 ribu per hari. Lebih dari setengah dari uang sebanyak itu, digunakan untuk ongkos ojek.
“Bagi kami yang sehari-hari sebagai buruh tani, tentu saja tidak sanggup menyediakan uang sebanyak itu tiap hari. Apalagi kalau anak yang sekolah lebih dari seorang. Kami juga tidak mampu kalau harus mengontrak kamar di dekat sekolah yang tarifnya Rp 300 ribu per bulan. Pilihan paling pahit, ya tidak menyekolahkan mereka. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena tidak kuat, ujar Engkos (45) warga Cikawari.
Bandingkan biaya harian siswa di desa-desa itu dengan biaya transportasi anak-anak sekolah di perkotaan yang hanya cukup membawa uang Rp 20.000-25.000. Angkutan umum tersedia dengan mudah, siap mengantar mereka ke lokasi sekolah. Sementara petani di kampung-kampung itu, dengan pekerjaan sehari-hari yang mereka jalani, tidak mungkin mampu menyediakan biaya pendukung sekolah yang dibutuhkan anaknya. Untuk mendapatkan uang Rp 1 juta sebulan saja sudah begitu sulit.
“Sekolah yang jaraknya jauh juga tidak masalah, kalau angkutan umumnya ada mah. Ini mah kan tidak ada. Harus jalan kaki atau naik ojek. Jika musim hujan tiba, tentu saja sangat menyusahkan para siswa. Jalanan yang licin dan becek, membuat waktu tempuh semakin lama. Hampir tiap hari mereka harus pulang dengan kondisi basah kuyup. Banyak yang kemudian memilih tidak bersekolah dengan alasan malas atau pertimbangan keselamatan dalam perjalanan,” kata Nanang Muhammad Yusuf (44) warga Pondok Buahbatu, Desa Mekar manik.
Memang sangat kontras. Ketika orang kota sering disibukkan dengan perdebatan model pendidikan, orang desa masih kebingungan mendapatkan akses sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan sumberdaya manusia berkualitas rendah. Terjadilah perkawinan di usia dini, sekaligus perceraian yang lumrah pada usia belasan tahun. Kegiatan ekonomi menjadi tidak produktif, lingkungan hidup terabaikan, lalu menjadi kuli di kampung halaman sendiri. (enton supriyatna sind/”GM)***
Pingback: Pendidikan yang Melayani – ODESA INDONESIA
Pingback: Guru Enggan Mengajar di Kampung – ODESA INDONESIA