Hari Pangan Sedunia: Kerusakan Lingkungan Pertanian

Oleh FAIZ MANSHUR. Ketua Yayasan Odesa Indonesia

Monyet bisa makan tanpa menanam. Mengandalkan hasil bumi secara “ekstratif” dari pepohonan adalah strategi survive-nya. Tetapi manusia memiliki cara hidup dan impian yang lebih maju sehingga menerapkan cara lain dengan kegiatan budidaya.

Sejarah homo sapiens mengalami kemajuan setelah sadar bahwa nomad (pemburu-pengumpul) itu melelahkan. Perang dan instabilitas keluarga menjadi problem mendasar hidup mereka. Maka inisiatif mencari makan tanpa berkelana adalah solusi. Leluhur kita di Sumeria (4.500 tahun sebelum masehi) memulainya dengan tradisi baru, yakni mengurus lahan.

Itulah masyarakat manusia yang disebut agrikultur; sekumpulan manusia hidup berkomune menciptakan lapangan kerja untuk eksistensi bersama. Dari urusan menyemai benih, membangun irigrasi, mengembangkan jenis pepohonan, mengolah hasil panen, menyimpan dan kemudian memperdagangkan.

Sekarang politik dunia menggunakan istilah pangan, -bukan makanan atau makan- karena masalah ini berkait erat dengan urusan lain; gizi, kesehatan, tenaga kerja dan lingkungan. Karena itu, di Hari Pangan Se-Dunia 16 Oktober 2020 ini, kita mesti melontarkan pertanyaan: mengapa urusan pangan negeri ini tidak memakai strategi budidaya?

Jawabnya tentu mudah: sebab globalisasi dengan kebijakan pasar bebas sudah bisa menyelesaikannya. Kita tak lagi khawatir adanya kelaparan karena antar negara bangsa bisa saling mengirim bahan pangan. Bahkan, sebagian manusia modern bisa hidup tanpa mengenal pertanian. Semua urusan makan bisa dibeli dari hasil kerja industri atau kerja jasa.

Keadilan Pangan

Ya. Kita bisa makan dan bahkan hidup makmur tanpa harus bertani. Di belantara modern ini kita menyaksikan banyak orang memegang tradisi hidup pra-agrikultur yang menerapkan strategi kaum barbar yang menekuni profesi sebagai “pemburu-pengumpul”. Bekerja di sektor industri atau sektor jasa lalu makmur segalanya.

Sementara dunia produksi pangan Indonesia dipenuhi oleh manusia-manusia terbelakang di desa-desa. Itulah yang disebut petani yang nyata faktanya adalah pemilik lahan kecil, tidak memiliki teknologi, tidak memilik daya saing dalam perdagangan. Akibatnya, pendidikan generasinya juga lemah yang dampaknya juga mengekalkan kemiskinan pada lebih 26 juta penduduk Indonesia dengan pola turun-temurun.

Problem lain yang amat penting kita bicarakan dalam kebijakan pangan adalah lingkungan. Lingkungan pertanian para petani semakin rusak. Eksploitasi lahan model monokultur, ditambah praktik pupuk kimia secara ugal-ugalan berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Ada juga problem kekurangan air yang menyebabkan petani semakin tidak produktif. Lagi pula, sekalipun hasil panen bagus belum tentu sukses meraih laba karena anjlog-nya harga terjadi saat musim panen tiba. Memang ada slogan banyak keberkahan dari dunia pertanian. Tetapi di mana berkah kesejahteraannya? Faktanya, usaha tani lebih banyak ke jalan perjudian ketimbang jalan produktif.

Keadaan itulah yang kemudian mendorong anak-anak petani lari ke kota mencari nafkah. Bahkan banyak  pekerja tani yang semakin sedikit job-nya sering lari ke kota, menjadi pekerja harian sejenis padat karya; membangun jalan tol atau membangun gedung-gedung negara.

Jadilah kita mendengar istilah rakyat Indonesia “menjadi kuli di negeri sendiri”. Ada juga istilah getir, “menjadi babu di negeri orang”. Pandemi Covid-19 merajelala. Pengangguran merajalela di kota dan di desa. Kalau tidak segera dicarikan solusinya bisa jadi nanti muncul istilah “menjadi gelandangan di kampung sendiri.”

Sengkarut hidup menimpa rakyat lapisan bawah. Indonesia mengalami keterbelakangan karena ketidakmapuan inovasi pada sektor pangan melalui kerja agrikultur-nya. Akibatnya, urusan makanan kita diserahkan kepada bangsa lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa berkampanye gerakan “pertanian berkelanjutan.” Pemerintahan kita menerapkan gerakan impor pangan berkelanjutan. Memang, urusan impor adalah sah, sebagaimana keabsahan kita memimpikan ekspor. Tetapi urusan makanan didominasi impor itu sesungguhnya merupakan cermin ketidakberdayaan pemerintah.

Fakta-fakta kelemahan pemerintah bisa dilihat dari berlangsungnya kegiatan stimulus ekonomi yang tidak memperbaiki pertanian di desa-desa. Anggaran negara lebih banyak pada urusan bahan bakar fosil (seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam) energi yang tak bisa diperbaharui.

Politik pangan Pemerintahan Indonesia masih kolot. Banyak kebijakan ekonomi yang sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi mengurangi area pertanian. Dampaknya kemudian meluas, udara kita cemar, air bersih pun berkurang. Kita bisa melihat kerusakan hutan dan tumbuhnya sektor energi tak terbaharui. Keduanya pun berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Sementara Indonesia punya potensi besar pada energi terbaharui dari matahari dan angin, namun tak cepat-cepat dilaksanakan. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand sudah maju mengurus ini sehingga kerusakan lingkungan lebih terkendali. Terutama Vietnam dan Thailand berhasil memajukan pertanian dengan pendekatan ekologis.

Jalan Baru

Bicara masalah pangan tak lepas dari mind-set hidup. Pada kebijakan negara selekasnya membangun Indonesia berbasis dari ekologi di setiap perdusunan. Desa-desa sudah memiliki anggaran karena itu mesti segera membuat agenda pembangunan sumber daya manusia di setiap dusun dengan pertanian ramah lingkungan.

Pada kelas menengah yang terdidik juga perlu mengambil agenda kerja sosial dengan mendorong gerakan tani berhaluan ekologi. Hanya dengan komitmen inilah kita bisa berharap warga lapisan bawah penghuni bangsa Indonesia bisa menemukan perbaikan hidupnya. Mengapa? Karena alasan objektif kulturalnya memang lahir dari mata pencaharian pertanian. Dan ekonomi yang efektif selalu mensyaratkan tradisi. Kita memiliki tradisi apa? Inilah yang harus dijadikan sandaran melakukan tindakan. [Naskah ini bersumber dari Opini Harian Pikiran Rakyat, di Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2020)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*