Kemiskinan Warga Kawasan Bandung Utara

Kalau Anda ingin merasakan situasi hidup yang tertinggal 40 tahunan tetapi jaraknya dekat dengan Kota Bandung, tak usah repot mengumpulkan foto-foto kenangan masa remaja akhir era 1970-an. Cukuplah datang ke kampung-kampung di Kecamatan Cimenyan, terutama di tiga desa, Cikadut, Cimenyan, dan Mekarmanik.




Jaraknya hanya rentang 7-15 Km dari keramaian Kota Bandung. Di sana kita bisa “merefresh” banyak kenangan masa lalu. Kalau kita blusukan ke rumah-rumah penduduk, kita akan temukan modernisasi masyarakat yang hanya pada listrik dan televisi.

Sedangkan kehidupan lainnya sangat jauh dari ukuran hidup saat ini; berekonomi sebagai buruh tani (karena tanah-tanah mayoritas sudah dimiliki orang kota), rumah tidak sehat, sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) tidak lazim. Anak-anak putus sekolah, ada yang putus sekolah saat masih SD, ada yang hanya lulus SD, ada yang jebol SMP, dan jarang anak muda bisa sekolah sampai SMA.

Perilaku konsumsi
Lalu perhatikanlah pada warung-warung penduduk. Di kampung-kampung seperti Waas, Parabonan, Pondok Buahbatu, Cikawari, Singkur, Sentak Dulang, Cisanggarung, Cikored, Cadas Gantung, Cirompek, Arcamanik, Buntis, Merak Dampit, dan sejumlah kampung lain, terdapat fakta hidup keluarga buruh tani yang penghasilannya rata-rata hanya Rp 500-600 ribu per bulan –dengan beban 3-4 orang anggota keluarga. Dari berbagai sudut pandang pengukuran, penghasilan seperti ini masuk kategori miskin, bahkan sangat miskin.

Ribuan keluarga buruh tani itu tidak punya tanah kecuali beberapa petak yang tak signifikan untuk menghasilkan produk pertanian, terlebih lagi mereka tidak memiliki ilmu pertanian yang bisa adaptif dengan pasar modern. Wirausaha tidak berjalan. Untuk tetap menjalankan ekonomi, model subsisten tidak mungkin karena ketiadaan ilmu pengelolaan lahan terbatas dengan maksimalisasi teknologi tepat guna.




Warga buruh-tani di kampung-kampung tersebut mayoritas mengonsumsi hasil produksi pabrik-pabrik besar. Kalau ada wisata tidak menumbuhkan kemakmuran karena pembangunan wisata hanya menjual lokasi dan itu pun dengan transportasi buruk. Segelintir warga membuka warung kecil, menjadi agen sebagai pemasar produk-produk kapitalis besar karena pemerintah tidak pernah mendidik warganya berproduksi pertanian ala modern.

Terhadap fakta ekonomi tersebut, pertama harus dijelaskan, kapital besar mudah survive (bertahan terus) karena sangat adaptif melayani kebutuhan, termasuk konsumen berkebutuhan minim (eceran dan murah) sampai pedalaman. Kedua, tidak ada pertumbuhan industri kecil di desa sehingga keluarga buruh tani harus dipaksa membeli barang-barang dari perkotaan. Punya uang langsung bayar. Jika tidak punya uang harus menghutang. Kalau hutang di warung membengkak, mereka akan beralih menghutang pada rentenir.

Ketiga, ekonomi pertanian perdesaan yang tidak adaptif dengan zaman itu masuk kategori semi-ekstraktif karena cenderung eksploitatif dari hasil alam (panen) tanpa peduli terhadap kerusakan lingkungan. Itu terjadi misalnya di Perbukitan Puncak Bintang sampai kawasan Mandala Mekar dan Cibeunying Utara. Di sana lahan-lahan perbukitan yang lebih cocok untuk tanaman tinggi diperkosa untuk pertanian sayuran yang faktanya juga tidak membuat penggarap tanah hidup tercukupi,– dan yang jelas menjadi salahsatu sumber banjir di Kota Bandung.

Keempat, pendidikan yang diharapkan sebagai terobosan untuk mengeluarkan warga dari jerat kemelaratan tidak berjalan baik. Sekolah sampai SMP memang gratis, namun setiap hari orang tua harus mengeluarkan biaya Rp 50.000 karena biaya ojeg. Sarana transporasi publik tidak ada. Kalau anak buruh tani membeli motor itu berarti harus menjual sapinya. Kalau sapi tidak punya? Seorang petani pernah mengungkapkan gurauan kepada penulis, “daripada dirinya menyekolahkan anak SMP terus dililit hutang lalu mati stres, mending saya beli tali untuk gantung diri.”

Akibatnya kenyataan seperti di atas banyak anak-anak perempuan terpaksa harus menikah usia dini, perempuan menikah umur 16-18 tahun, dan laki-laki menikah rentang usia 18-22 tahun.

Negara buruk
Sampai sekarang di Kawasan Bandung Utara (KBU) banyak warga yang hidup dalam tradisi buruk; pola hidup dari ekonomi yang tidak beradab; semua orang bekerja orientasinya untuk makan. MCK buruk, gizi rendahan, dan setiap hari pikiran buruh tani hanya untuk pemenuhan-pemenuhan hajat oikos/rumah tangga yang sifatnya kebendaan.

Harus dikatakan pula Kawasan Bandung Utara (KBU), terutama Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang dan Cileunyi berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Bandung, padahal akan lebih tepat jika menjadi bagian dari Kota Bandung dan lebih integratif dengan perkotaan.




Negara tidak adil karena tidak mampu menentukan skala prioritas yang pada akhirnya membuahkan kemelaratan (kesengsaraan) mayoritas warga pinggiran. Tidak ada alasan minim anggaran karena faktanya dari tahun ke tahun penyerapan anggaran Pemkab Bandung dan Pemprov Jabar juga tergolong rendah. Artinya bukan tidak ada anggaran, tetapi tidak mampu mengeksekusi atas perencanaan program. [] Sumber Tulisan Harian Umum Galamedia, 27 Mei 2017

BACA Tanggungjawab Jurnalisme Terhadap Kemiskinan
BACA Langkah Odesa Mengatasi Kesenjangan Sosial
BACA Prihatin Kemiskinan Desa, Odesa Kembangkan Website Khusus
BACA Bandung Utara Tertinggal 30 tahun, Odesa Galang Partisipasi Orang Kota

2 tanggapan untuk “Kemiskinan Warga Kawasan Bandung Utara

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: