Petani: Yang Pintar Yang Terpuruk

Oleh Faiz Manshur. Ketua Yayasan Odesa-Indonesia.

Setiapkali membicarakan urusan petani, ada ungkapan yang patut diberi perhatian, “petani itu pintar.”
Kata pintar ini dimaksukan untuk mengkritik atas pandangan orang terhadap petani yang dicap bodoh. Sebagai istilah tandingan, tentu kalimat itu perlu digunakan karena memang banyak orang seringkali keliru dalam mengeneralisasi sifat para petani.

Ungkapan “petani pintar” anggap saja sebagai anti-tesis dari ungkapan “petani bodoh.” Maka, sikap kritis (guna melahirkan sintesis) patut dimunculkan pertanyaan, “pintar dalam hal apa?”

Pertanyaan ini penting karena dalam sifat kepintaran manusia atau golongan manusia kepintaran juga memiliki cakupan yang terbatas. Seorang politisi mungkin pintar dalam urusan mempengaruhi massa, tapi tidak pintar dalam berdagang. Seorang pedagang mampu menjual banyak barang dagangannya, tapi dalam urusan produksi bisa tidak tahu urusan. Seorang jurnalis bisa begitu mahir menulis dalam waktu singkat, namun bisa jadi kalah pintar dalam urusan pidato. Demikian seterusnya.



Dengan itulah ungkapan petani pintar akan lebih baik kalau kita dudukkan pada konteks yang tepat, yakni masalah kepintaran pada budidaya/produksi pertanian. Para petani memang banyak yang mahir dalam pertanian. Ilmu yang dibangun dari pengalaman berpuluhan-puluh tahun membuat mereka diterpa segudang wawasan tentang perlakuan terhadap bibit, perlakuan terhadap tanaman, dan juga pintar dalam ruang lingkup budidaya tanaman terhubung dengan air,cuaca, musim, pupuk dan seterusnya.

Petani sudah pintar tapi jeblok kehidupannya. “Ironi,” kata teman saya yang orang kota. Sekarang kita ditantang untuk menjawab ironi ini.

Kepintaran petani (pintar dalam budidaya) membuat kehidupan mereka tidak berdaya karena memang urusan budidaya tanaman tidak logis untuk menjawab masalah biaya hidup. Fakta menunjukkan, deretan petani miskin, tertinggal, hidup tidak sejahtera di desa-desa, dan banyak yang memegang kartu bantuan untuk warga miskin. Bahkan beberapakali dibuktikan oleh banyak wawancara dari Odesa-Indonesia, sebenarnya sebagian penghasilan petani tidak jelek amat. Sayangnya ongkos hidup harian tidak sebanding dengan penghasilan karena satu sebab mendasar, misalnya, transportasi angkutan jauh. Biaya sekolah sampai SMP memang gratis dan seorang Bupati seperti Dadang Naser bisa bilang dengan gagah kalau rakyatnya gratis sekolah SMP.

Sayangnya, Bupati Bandung itu tidak mengerti bahwa gratisnya SMP itu tetap menyiksa petani kalau jarak sekolahnya jauh dan tidak ada angkutan umum, termasuk sarana tranportasi yang sangat buruk. Itu baru pada sektor anak usia SMP. Kalau sudah SMA, pemborosan lebih parah lagi. Jarak sekolahnya 7-10 km, tidak ada transportasi. Akibatnya setiap anak harus memakai kendaraan bermotor. Motor, bensin, perawatan kendaraan itulah yang kemudian mencekik kehidupan keluarga petani desa. Beberapa petani bilang, anak SMP membutuhkan biaya setiap hari Rp 30.000. Sedangkan anak SMA butuh Rp 50.000. Kebutuhan seperti ini mungkin oleh orang kota dianggap tidak masuk akal. Namun demikianlah faktanya karena minimnya sarana transportasi akan membuat biaya penumpang lebih mahal.

Kalau ada dua anak bersekolah SMP dan SMA, keluarga petani itu harus menyediakan dua motor. Tinggal dikalikan pengeluarannya, dan kita bisa melihat bagaimana derita hidup keluarga petani desa karena penghasilannya tidak bersifat harian. Kebutuhan-kebutuhan harian seperti inilah yang kemudian menguras sumberdaya ekonomi kaum tani sehingga mereka sulit mengembangkan kualitas hidup di luar urusan ekonomi.Bahkan sekadar mengembalikan modal tanam petani seringkali kelimpungan sehingga harus menghutang. Ketika Bank tidak bisa melayani kebutuhan petani, ketika jaringan akses dana mudah mengalami kesulitan, maka rentenir tambatan petani.

Dampak berantainya, banyak anak SMP atau SMA yang putus di tengah jalan. Akibatnya pula banyak anak-anak perempuan petani berusia 16-19 tahun di kawasan Cimenyan menikah. Lelaki berusia 19-23 tahun yang masih labil memimpin nahkoda rumah tangga juga cepat-cepat menikah. Dampak lanjutannya, banyak terjadi perceraian.

Kalau ditinjau dari sisi pengetahuan evolusi, sumberdaya manusia yang dililit pemborosan ini terang bukan golongan “spesies” yang akan bertahan lama dan akan menjadi korban dari spesies lain yang bisa beradaptasi dengan arus kehidupan. Berjalan dalam arus kuantitas tetapi mengalami hambatan menuju kualitas itulah yang menjadikan evolusi hidup petani tidak mencapai tahap kemajuan selaras dengan zaman.

Di atas merupakan sedikit gambaran tentang hubungan petani yang pintar berbudidaya, namun tidak mampu mengatasi persoalan kehidupan. Tentu ini bukan salah petani karena pertanian kita sudah memiliki instrumen negara. Lain urusan manakala sistem hidup kita masih dalam situasi zaman komune yang semua persoalan cakupan problemnya ada di tangan kepala suku. Kita sudah punya negara dan kita sudah punya kebijakan. Maka langkah bijak negara itulah yang sedang kita persoalan. Karena itu jika negara ingin para petani berdaya, tentu tidak cukup memberikan bantuan bibit, pupuk dan ternak. Secanggih apapun usaha memperkuat ekonomi petani tetapi jika tidak diimbangi dengan usaha pemotongan (efisiensi) pengeluaran pendapatan, bisa jadi nanti petani lebih makmur hasil panennya, namun tetap terpuruk karena pengeluarannya mencekik kehidupan sehari-harinya. Bisa jadi petani makmur secara ekonomi tetapi sengsara hidupnya karena dililit kebodohan akibat hidupnya tidak ditopang ilmu pengetahuan di luar pertanian.

Itulah mengapa misalnya di desa-desa pedalaman, sekolahan SMP dan SMA, terutama SMK harus diperhatikan lebih serius. Karena jarak sekolah 7-15 Km tanpa transportasi publik, disertai jalanan yang rusak itu sebenarnya sudah tidak lazim terjadi di era sekarang ini.

Orang-orang kota, terutama kaum akademisi, aktivis LSM, dan lebih penting lagi para Bupati, Gubernur dan Presiden seyogyanya dalam dalam melihat ekonomi pertanian juga melihat sisi kehidupan keluarga dalam hal pengeluaran ekonomi. Terus-menerus kita menggenjot nilai tambah ekonomi tanpa memperhatikan sisi pengeluaran yang boros hanya membuat seseorang akan dilanda persoalan mengejar pendapatan. Itulah mengapa Odesa-Indonesia kemudian selain serius mengawal pentingnya inovasi pertanian juga mendorong agar negara (sebagai penanggungjawab urusan pendidikan) tidak main-main dalam urusan ini.

Ingat, urusan pendidikan adalah tanggungjawab negara. Anggaran selalu ada dan banyak yang dikembalikan setiap akhir tahun. Jangan bilang anggaran tidak ada. Yang tidak ada adalah sikap jujur pejabat negara yang sebenarnya tidak pernah mau memahami sungguh-sungguh urusan hidup petani desa. Dan jujur saja para para birokrat ini lebih banyak memikirkan urusan laba politik bagi keluarganya, kroninya, partainya dan kemudian supaya dianggap memiliki kemampuan menjadi pemimpin, program pencitraan bin narsis diutamakan ketimbang mengurus petani desa yang sebenarnya mendapatkan hak anggaran lebih utama ketimbang anggaran dinas.

Pendidikan (SMP/SMA/K) harus tajam menancap di kalangan petani perdesaan terutama kawasan tertinggal karena dengan masuknya sekolah-sekolah di perdesaan paling tidak akan mampu menjawab dua problem mendasar, yakni 1) memangkas pemborosan biaya hidup, 2) menunda perkawinan usia dini. Dan yang lebih penting harus disadari bahwa negara lebih penting “memboroskan” biaya pendidikan untuk warga desanya karena dengan begitu warganya tidak dililit pemborosan.[]

Satu tanggapan untuk “Petani: Yang Pintar Yang Terpuruk

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: